SEKRETARIAT NEGARA RI
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
Kamis, 14 April 2011 - 10:39:32 WIB
Dewan Pengawas Menilai Keuangan PPKK Sangat Sehat

Dewan Pengawas (Dewas)  yang terdiri atas lima ahli dari berbagai disiplin ilmu dan  diangkat oleh Sekretariat Negara, Rabu (13 April), menilai kondisi keuangan PPKK dalam triwulan pertama 2011 ini “sangat sehat”.

Dewas, hampir sama dengan Dewan Komisaris, diketuai oleh Sudiarto M.Si dengan anggota Dr Andi Wahyu Wibisana SH MBA, Prof.Dr Sihol Situngkir, SE MBA, Drs Cecep Sutiawan M Si, dan Dr.Mulia P Nasution, DESS.

Dalam pertemuan bulanan dengan Direksi PPKK itu Dewas menyampaikan penilaian sangat positif tersebut setelah meneliti laporan belanja dan pendapatan badan pengelola bekas bandar udara Kemayoran itu dalam bulan Januari hingga Maret.

Target PPKK untuk meraih pendapatan sebesar Rp 128 milyar pada akhir Maret memang tidak tercapai tapi hal itu terjadi lebih karena masalah teknis. “Yang tetap menggembirakan, belanja dan pendapatan berjalan proporsional,” kata Sihol, salah satu anggota Dewas, seusai pertemuan.

Menurut Sihol, kondisi keuangan PPKK akan semakin sehat jika persentase keberhasilan penagihan piutang (yang jumlahnya mendekati Rp 1 triliun) lebih tinggi dari jumlah yang telah tertagih. “Tapi ini memang bukan perkara mudah. Ada faktor regulasi dan birokrasi yang harus diatasi,” tambahnya.

Selaku ketua Dewas, Sudiarto dalam pertemuan hampir dua jam itu mengusulkan adanya rapat-rapat khusus antara Dewas dan direksi PPKK untuk membahas lebih rinci masalah piutang itu dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya.

Masalah yang paling banyak muncul dengan para mitra usaha di Kemayoran adalah tersendatnya proses addendum (perubahan) perjanjian kerja samanya dengan PPKK. Menurut PP 6/2006 setiap mitra (investor) wajib membayar (kepada PPKK selaku pemegang HPL) kontribusi tetap dan bagi hasil keuntungan.

Kewajiban tersebut bagi sejumlah mitra usaha dinilai memberatkan. Tapi PPKK, yang tidak mendapat subsidi dari pemerintah, bahkan harus menyetor 20% dari setiap pendapatannya kepada negara, merasa wajib menjalankan perintah PP 6/2006 yang berarti juga berkah pendapatan baru.  

Direktur Utama PPKK Hendardji Soepandji menegaskan, semua mitra usaha di Kemayoran selain wajib melakukan addendum juga harus melakukan FS (studi kelayakan). “Karena dengan FS itu akan lebih jelas situasi dan kondisi terkini dari setiap mitra usaha PPKK,” katanya.


Diposting oleh : humas
Kategori: Bandar Kemayoran - Dibaca: 901 kali


 

 

 

  FAQ | Links | Hubungi Kami |
  ©2012. PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN

Supported: